Jadwal Pilpres 2014

KPU Perkirakan Pemungutan Suara Pilpres Tanggal 9 Juli 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, pihaknya sudah merancang Peraturan KPU terkait Pemilu Presiden 2014.

"Tanggal yang pasti belum ada. Tapi ancar-ancarnya Rabu 9 Juli 2014 untuk pemungutan suara," ujarnya di KPU, Jakarta, Senin (16/12/2013). 

 

Menurut Ferry, rancangan ini rencananya segera dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Setidaknya, ada tujuh draf rancangan PKPU mengenai pilpres yang akan diajukan kepada DPR dan pemerintah nanti.

KPU baru akan menetapkan PKPU terkait pilpres usai mendengarkan usulan dari DPR dan Pemerintah. Rencananya, penetapan akan dilakukan akhir Desember, mengingat awal Januari 2014, KPU harus sudah memulai tahapan pilpres.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menambahkan, pilihan 9 Juli 2014, merujuk perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan penyelenggaraan pilpres setiap lima tahun sekali. Berdasarkan perhitungan Pilpres 2009, waktu lima tahun setelahnya datang pada 9 Juli 2014.

Prabowo VS Jokowi

Seluruh lembaga survei nasional selalu menempatkan Joko Widodo (Jokowi) di urutan teratas sebagai capres idaman rakyat. Sementara Prabowo Subianto selalu berada di posisi kedua di bawah bayang-bayang Jokowi.

Menanggapi hasil tersebut, pengamat politik Igor Dirgantara tak sepenuhnya percaya dengan hasil survei yang mengunggulkan Jokowi. Menurut dia, survei yang mengunggulkan Jokowi tidak proporsional.

Dia pun mengaku sudah menguji beberapa survei selama ini. Hasilnya, yang keluar sebagai capres terpopuler adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia berpandangan, hanya Prabowo satu-satunya capres yang berani menunjukkan program kerja kepada masyarakat dibandingkan dengan capres lainnya.

"Dari pengamatan dan penelitian yang pernah saya lakukan, dukungan Prabowo justru meluas akibat program desa Rp 1 miliar, pembelaan Prabowo untuk TKI Wilfrida Soik, serta rencana pendirian Lembaga Tabungan Haji, dan lain-lain," kata Igor di Jakarta, Kamis (9/1).

Dia menambahkan, instrumen pertanyaan dalam sebuah survei juga sangat penting ketika survei dilakukan. Sebab, sangat mungkin jawaban yang disediakan oleh peneliti di beberapa lembaga survei yang ada tidak mengcover kemungkinan semua alternatif jawabannya. Akibatnya, kata Igor, responden hanya menyesuaikan kategori jawaban yang disediakan.

"Tapi coba, misalnya, jelaskan dan tanya kepada responden yang jadi sampel survei terkait manfaat desanya kalau mendapat bantuan Rp 1 miliar. Pasti elektabilitas Prabowo justru meroket," pungkasnya.